WUJUD SINERGI PENGAWASAN PEMILU, WAKAPOLRES MANGGARAI HADIRI RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

Tribratanewsmanggarai.com-

Manggarai – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga pengawasan pemilu, Wakapolres Manggarai Kompol Mei Charles Sitepu, S.I.K. menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai, yang berlangsung di Hotel Revayah Ruteng, pada Selasa (14/10/2025) pukul 14.00 Wita.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Da Purificacão Sermento, S.Si. dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda serta stakeholder terkait di Kabupaten Manggarai.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Fortunatur H. Manah, S.Pd., Pasi Log Kodim 1612/Manggarai Kapten Inf Zaenudin, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Ruteng I Wayan Satria, S.H., Kasat Pol PP Kabupaten Manggarai Alexius Harmin, serta sejumlah akademisi dan penggiat pemilu.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut meliputi:

• Anggota Komisi II DPR RI Arya Bima, S.Sos., M.I.Kom. (melalui Zoom Meeting),
• Akademisi Dr. Rudi Rohi, M.Si.,
• Penggiat Pemilu Panji Prasetio dan Aris Susanto,
• Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da Purificacão Sermento, S.Si., serta
• Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit, S.E., M.A.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Fortunatur H. Manah menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, guna memastikan pelaksanaan pengawasan pemilu yang transparan, profesional, dan berintegritas. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta keberdayaan sosial-politik dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2025.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da Purificacão Sermento, S.Si. dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur kelembagaan pengawas pemilu di tingkat daerah. Ia memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolres Manggarai Kompol Mei Charles Sitepu, S.I.K. menyampaikan bahwa Polres Manggarai siap mendukung penuh langkah Bawaslu dalam menciptakan iklim pemilu yang aman, tertib, dan bermartabat.

“Polri, khususnya Polres Manggarai, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Bawaslu, KPU, serta seluruh unsur penyelenggara pemilu. Kami akan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan kondusif dan profesional, dengan mengedepankan netralitas serta menjaga keamanan bersama,” ujar Kompol Mei Charles Sitepu.

Para narasumber menyampaikan sejumlah materi penting, di antaranya:

• Dr. Rudi Rohi, M.Si. memaparkan tantangan kelembagaan pengawasan pemilu di daerah serta strategi penguatan SDM Bawaslu menjelang Pilkada Serentak 2025.
• Panji Prasetio menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendukung pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran pemilu.
• Aris Susanto menjelaskan strategi kolaboratif antara penggiat pemilu, media, dan lembaga pengawas untuk menciptakan pemilihan yang transparan dan akuntabel.
• Nonato Da Purificacão Sermento, S.Si. menekankan komitmen Bawaslu Provinsi NTT dalam memperkuat koordinasi kelembagaan di seluruh kabupaten/kota.
• Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit, S.E., M.A. menggarisbawahi pentingnya evaluasi pengawasan pemilu serta sinergi antara Gakkumdu, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas untuk mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan berintegritas.
• Arya Bima, S.Sos., M.I.Kom. menegaskan peran DPR RI dalam memperkuat regulasi kelembagaan pengawasan serta menjaga integritas demokrasi melalui sinergitas antarpenyelenggara pemilu.

Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai ini berlangsung hingga Rabu, 15 Oktober 2025, dengan agenda lanjutan berupa diskusi kelompok dan penyusunan rekomendasi penguatan sinergi kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat daerah.(MBA)