Polres Manggarai Berikan Pengamanan humanis Demo Aliansi Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD)

tribratanewsmanggarai.com-

Manggarai – Polres Manggarai melaksanakan pengamanan secara humanis dan profesional pada aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh Aliansi Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) pada Kamis, 20 November 2025 di tiga lokasi: Mako Polres Manggarai, Kantor Bupati Manggarai, dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai.

Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan, Jimi Saputra, diikuti oleh tiga peserta unjuk rasa. Meski jumlah massa lebih sedikit dari estimasi tujuh orang sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan yang disampaikan KP-GRD ke Polres Manggarai pada 18 November 2025 pukul 15.00 Wita, Polres Manggarai tetap menyiapkan pengamanan sesuai prosedur.

Dalam aksi tersebut, KP-GRD menyampaikan tiga tuntutan utama:
    1.    Bupati Manggarai diminta lebih peka terhadap kesusahan masyarakat.
    2.    Mendesak Kapolres Manggarai mengusut tuntas dugaan mafia BBM di Kabupaten Manggarai.
    3.    Mendesak DPRD Kabupaten Manggarai menggelar RDP terkait kelangkaan dan dugaan mafia BBM.

Jalannya Aksi Unjuk Rasa  
Di Mako Polres Manggarai (Pukul 10.30 Wita)
Tiga peserta aksi melakukan orasi dan kemudian melakukan audiensi dengan Wakapolres Manggarai, Kompol Meicharles Sitepu, S.H., didampingi oleh Kasi Propam Polres Manggarai, AKP Heribertus Edot.

Dalam penjelasannya, Wakapolres menerangkan bahwa:
    •    Antrian panjang di SPBU Kota Ruteng terjadi akibat kebijakan pusat dalam pengurangan kuota BBM.
    •    Pengurangan kuota membuat stok di SPBU cepat habis dan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan.
    •    Terkait dugaan penyimpangan BBM, Polres Manggarai telah melakukan penyelidikan dan sejumlah berkas perkara sudah diserahkan ke Kejaksaan.

Di Kantor Bupati Manggarai (Pukul 11.20 Wita)
Massa kemudian bergerak ke Kantor Bupati Manggarai dan melakukan audiensi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Petrus C. Masangkat, S.Sos. menjelaskan bahwa:
 Kelangkaan BBM terjadi akibat turunnya pasokan dari pusat ke depot.
 Dampaknya, distribusi ke SPBU ikut terganggu.
 Seluruh 7 SPBU di Kabupaten Manggarai terkena kebijakan pengurangan kuota BBM.

Di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai (Pukul 12.15 Wita)
Aksi dilanjutkan di Kantor DPRD dengan audiensi bersama:
    •    Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, S.P.
    •    Ketua Komisi B, Aventinus Mbejak

Ketua DPRD menyampaikan:
    •    Kelangkaan BBM terjadi secara nasional karena keterbatasan stok pusat.
    •    DPRD memberikan apresiasi kepada Polres Manggarai atas keseriusan menangani dampak kelangkaan BBM, termasuk penetapan tersangka kasus penimbunan BBM.
    •    DPRD berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan Polres dan stakeholder lainnya untuk mencari solusi terbaik.

Setelah audiensi, KP-GRD menyerahkan dokumen tuntutan kepada Ketua DPRD Manggarai dan Wakapolres Manggarai sebelum akhirnya membubarkan diri secara teratur.

Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat pengamanan terbuka dan tertutup yang dilakukan oleh personel Polres Manggarai sesuai Surat Perintah Tugas Kapolres Manggarai Nomor: Sprin/718/XI/PAM.3.3.

Polres Manggarai menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan, serta memastikan setiap warga yang menyampaikan aspirasi tetap mendapat perlindungan dalam koridor hukum.(SN)